Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Ini berarti UU Penodaan Agama masih tetap berlaku.
Berikut salah satu pasal yang di pertanyakan oleh pihak pemohon judicial review UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama.
Pasal 1
“Setiap orang di larang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama”.
Ketua MK, Mahfud MD berpendapat dalil dalil pemohon tidak beralasan hukum, negara memang memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat. Jika ada konflik, maka yang bisa memberi paksaan untuk mengatur adalah negara.
Seperti kita tahu penindakan terhadap beberapa kelompok yang “melecehkan” Islam seperti Ahmadiyah dan Lia Eden menggunakan dasar UU Penodaan Agama tersebut. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi jika UU tersebut di tiadakan, bermacam aliran akan lebih bermunculan dan tentu saja kekerasan akan semakin meningkat.
Sekarang saja di mana UU Penodaan Agama masih di pakai, masih terdapat aliran aliran baru yang bermunculan. Walaupun pengikutnya tidak terlalu banyak, di khawatirkan jika tidak di tindak akan terus menyebar dan “meng-abu abukan” apa yang sudah ada.
Walaupun Nabi Muhammad SAW berabad abad lalu sudah mengingatkan kita akan bermunculan berbagai “cabang” Islam di akhir zaman ini, lebih kurang 72 cabang. Namun dengan tetap berlakunya UU Penodaan Agama, kita berharap hal tersebut tidak terjadi dengan cepat dan masyarakat bisa memilah mana 1 golongan dari 72 tersebut yang Nabi Muhammad SAW janjikan akan selamat. Dan yang terpenting salah satu “bom waktu” untuk saat ini tidak jadi meledak (Baca: 3 “Bom” Yang Perlu Di Waspadai Saat Ini)
